Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi termasuk keluarga berencana semakin membaik. Hal ini ditandai dengan tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer meliputi 8.721 puskesmas, 22.337 Puskesmas pembantu, yang didukung upaya kesehatan bersumber masyarakat yang meliputi 51.996 Poskesdes dan 266.827 Posyandu. Di setiap kabupaten/kota minimal 4 Puskesmas rawat inap yang menyediakan pelayanan kegawatdaruratan kesehatan ibu dan reproduksi, saat ini telah tersedia 69 persen dari target 1.948 Puskesmas Rawat Inap. Fasilitas pelayanan kesehatan sekunder dan tersier yang memberikan pelayanan ibu dan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan keluarga berencana rumah sakit meliputi 613 rumah sakit kabupaten/kota, provinsi dan pusat.
Dengan peningkatan akses pelayanan kesehatan tersebut, cakupan pelayanan antenatal empat kali kunjungan telah mencapai 84 persen (2009), cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan 83 persen (2009), cakupan pelayanan postpartum 81 persen (2008) dan cakupan pelayanan KB modern 57 persen (2007).
Demikian sambutan Menteri Kesehatan, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH ketika meluncurkan program Keluarga Berencana Terkini (Advance Family Planning-AFP), bersama Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), DR. Dr Sugiri Syarief, MPA di Hotel JW. Marriot, Jakarta, 6 April 2010.
Dalam peluncuran AFP, Menkes mengatakan bahwa Millenium Development Goals telah menjadi komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang secara konstitusional telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 yaitu: menurunnya angka kematian bayi dari 34 per 1000 kelahiran hidup (SDKI 2007) menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan target yang akan dicapai pada tahun 2015 adalah 23; Menurunnya angka kematian ibu dari 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2007) menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan target yang akan dicapai pada tahun 2015 adalah 102; Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) modern dari 57 persen (SDKI 2007) menjadi 65 persen, sama dengan target MDGs 2015; termasuk menurunnya kebutuhan yang belum terpenuhi (unmet need) ber-KB dari 9,1 persen (SDKI 2007) menjadi 5 persen, sama dengan target MDGs 2015.
Untuk mencapai target RPJMN 2014 dan MDGs 2015 dalam kesehatan ibu dan reproduksi termasuk keluarga berencana, masih ada tantangan yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu adanya disparitas antar wilayah, antara perkotaan dan perdesaan, masyarakat kaya dan miskin, tingkat pendidikan tinggi dan rendah. Selain hal tersebut masih ada isu terkait penyediaan SDM kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi termasuk pelayanan keluarga berencana, serta pembiayaan dan penganggaran terutama dikaitkan dengan prioritas kebijakan pemerintah daerah pada era desentralisasi.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan telah melakukan langkah-langkah yang dimulai dari reformasi upaya kesehatan, revitalisasi Puskesmas, meningkatkan pembiayaan dan anggaran kesehatan yang difokuskan untuk mencapai universal coverage melalui perluasan jangkauan jamkesmas dan penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Peluncuran AFP ini bertujuan untuk menandai perubahan komitmen untuk meningkatkan upaya bersama untuk meningkatkan keluarga berencana dan mencapai akses universal atas kesehatan reproduksi (MDG ke-5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu).
AFP adalah suatu inisiatif yang memiliki ciri berbasis data/bukti nyata (evidence-based) yang bertujuan untuk merevitalisasi program keluarga berencana melalui peningkatan anggaran yang efektif dan komitmen kebijakan di tingkat lokal, nasional dan global. Oleh sebab itu Menkes berharap agar dalam menentukan daerah intervensi AFP, hendaknya menggunakan data yang telah tersedia antara lain SDKI, Riskesdas dan data program terkait di Kementerian Kesehatan, BKKBN dan Kementerian Dalam Negeri.
Turut hadir dalam acara ini di antaranya Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Dra. Harni Koesno, MKM; Deputi SDM dan Kebudayaan Bappenas, Dra. Nina Sardjunani, MA; AFP Project Director Duff Gilespie, USAID Deputy Mission Director, Scott Dobberstein, dan lain-lain.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 02130413700, atau e-mail puskom.publik@yahoo.co.id , info@puskom.depkes.go.id , kontak@puskom.depkes.go.id .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar